 |
| Menteri Pertahanan Australia Marise Payne, menteri luar negeri Australia Julie Bishop, menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi dan menteri pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu di Sydney. Foto: Brendan Esposito / AAP |
SUARA MAMBESAK _Menteri Pertahanan Indonesia telah memperingatkan kepada negara-negara lain untuk menghormati kedaulatan negaranya atas wilayah Papua, saat pertemuannya dengan menteri Australia kedua negara membuat kesepakatan bersama tentang kekuatan hubungan bilateral.
Ryamizard Ryacudu mengatakan Indonesia telah "tidak ingin terganggu atau menyebabkan gangguan dari negara lain" dan berharap negara lain tidak ikut campur dan dukung Papua merdeka.
Ada negara-negara yang terlibat dalam isu Papua. Bagi kami, Papua merupakan bagian dari Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang sampai Papua. Tidak ada solusi lain, itu saja. "kata Ryacudu di Sydney.
Komentar dari Ryacudu, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Angkatan Darat Indonesia (TNI) dan Komandan Komando Strategis Angkatan Darat, atau Kostrad, lewat laporan bahwa semua LSM internasional diperintahkan untuk menutup kantor di Papua.
Ryacudu, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf tentara Indonesia (TNI) dan Komandan komando tentara strategis, berada di Sydney dengan menteri luar negeri Retno Marsudi untuk melakuakn pertemuan dengan menteri luar negeri Australia Julie Bishop dan menteri pertahanan Marise Payne.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi setuju hubungan antara Jakarta dan Canberra dalam kondisi yang baik, terutama setelah kunjungan Malcolm Turnbull ke Jakarta.
Marsudi mengatakan kedua negara akan terus bekerja sama. (nhe)
RAKYAT PAPUA BARAT DAN INDONESIA HARUS DUDUK DALAM SATU MEJA
BalasHapusKalau Pemerintah Republik Indonesia, merasa Papua Adalah 100% bagian dari Negara kesatuan republik indonesia,... Buktikan Kepada masyarakat internasional (dunia) bahwa, dengan dasar hukum. ini baka Indonesia mempertahankan Pulau Papua sebagai Milik Negara Republik Indonesia.
Kalau Rakyat Papua, bersama pendukung negara-negara asing untuk freedom west papua telah memiliki dasar hukum sangat Jelas yaitu: Perjanjian Malindo Makasar, Perjanjian Den Hackh, Perjanjian New Agerimant New York Sera Resolus PBB pasal 73 e. dan seribu sekian kali dokument tentang tanah kami melanesia west papua telah disiapkan.
Pemerintah Indonesia Jangan lobi-melobi Tentang status papua barat untuk mempertahankan Ke NKRI seperti penjual sepatu di jalanan kepada negara-negara pendukung papua barat untuk freedom. Mari kita duduk satu meja dengan Rakyat Papua untuk membicarakan/meluruskan sejarah papua.Materi yang kita luruskan tentang west New Gunea (Papua Barat) Star awal Dari Tahun 1810 hingga tahun 1971. Dan diatas tahun 1971 itu kita mendiskusikan pelanggaran dosa-dosa hingga warisan dosa Pemerintah Indonesia. Maka MENTRI LUAR NEGERI, MENKOPOLHUKAM SERTA MENTERI PERTAHANAN INDONESIA ERAH PRESIDEN JOKO WIDODO INI, tidak jentelmen dalam melobi kepada negara2 dengan cara berargumentasi tanpa dilengkapi dengan fakta dokument papua barat (Dasar hukumnya.